Panen Tower Lantai 5, Jl. Patal Senayan No. 31, Jakarta Selatan,
Kode Pos: 12210
Dolar AS kembali melemah menjelang tenggat waktu ancaman sampai pagi ini jam 07:00 WIB, namun Trump mengumumkan gencatan senjata dua minggu sementara Iran mengatakan pembicaraan akan dimulai. Trump menuntut Iran mengakhiri dukungan proksi terorisnya, serta membuka kembali Selat Hormuz, dengan ancaman serangan terhadap infrastruktur. Peringatan Presiden AS Donald Trump untuk menghancurkan Iran jika tidak tunduk pada tuntutannya menuai kecaman dari seluruh dunia dan bahkan membuat beberapa ajudan dan pendukungnya gelisah, meskipun para pejabat pemerintah mengatakan retorika yang semakin bermusuhan itu hanyalah taktik negosiasi untuk memaksa Teheran untuk mengalah. "Seluruh peradaban akan mati malam ini, tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi mungkin akan terjadi", tulis Trump secara daring. Ancaman Trump menuai kritik keras dari seluruh dunia. Anggota parlemen Demokrat di Kongres menyebut presiden "benar-benar tidak waras", dan duta besar Iran untuk PBB menyebut ancaman Trump "sangat tidak bertanggung jawab" dan "sangat mengkhawatirkan". Paus Leo mengatakan ancaman terhadap penduduk Iran "tidak dapat diterima". Di dalam Gedung Putih, dua pejabat yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah internal mengatakan bahwa retorika Trump yang menghasut umumnya dilihat sebagai taktik negosiasi, bukan indikasi bahwa ia berencana untuk memusnahkan Iran atau menggunakan senjata nuklir. Pejabat itu mengatakan beberapa ajudan Gedung Putih membantu menyusun unggahan media sosial Selasa pagi, tetapi bahasa tentang mengakhiri peradaban berasal dari Trump sendiri. Seorang pejabat Gedung Putih lainnya mencatat adanya sedikit kekhawatiran seputar tenggat waktu yang sangat penting ini. Kedua pejabat tersebut mengatakan presiden dapat menindaklanjuti ancamannya untuk menyerang jembatan dan pembangkit listrik Iran, yang oleh beberapa ahli hukum internasional dan pemimpin dunia dikritik sebagai serangan yang berpotensi ilegal terhadap infrastruktur sipil.
Bagikan Berita